20 Makalah Tentang Satpol Pp Tahun Ini

Diunggah oleh juru ketik.

Makalah tentang satpol pp. 32 tahun 2004 tentang pedoman satpol pp bertugas memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum menegakkan peraturan daerah dan keputusan kepala daerah. Namun disisi lain dukungan dari masyarakat pun kerap diperoleh agar satpol pp tetap menjaga ketentraman. Dasar hukum tentang tugas dan tanggung jawab satpol pp adalah pp nomor 6 tahun 2010 tentang satuan polisi pamoing praja yang ditetapkan pada tanggal 6 januari 2010.

Makalah tentang reformasi birokrasi pemerintahan daerah. Wilkos dan moh dafitri yang bertugas di satpol pp kec tanabang dan kec pulogadung yang melakukan studi di sekolah tinggi ilmu administrasi lan jakarta penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun agar terciptanya perbaikan perbaikan pada penulisan di masa mendatang agar kelak saya dapat. Isi pp tentang satpolpp.

Dalam peraturan pemerintah republik indonesia nomor 6 tahun 2010 tentang satuan polisi pamong praja pasal 2 ayat 1 menyebutkan untuk membantu kepala daerah dalam menegakkan perda dan menyelenggarakan ketertiban dan ketentraman masyarakat di setiap provinsi dan kabupaten kota dibentuk satpol pp selanjutnya pada pasal 4 satpol pp mempunyai. Dengan berlakunya pp ini maka dinyatakan tidak berlaku pp nomor 32 tahun 2004 tentang pedoman satuan polisi pamong praja lembaran negara republik indonesia tahun 2004 nomor 112. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah perlu mengatur pembentukan dan susunan organisasi satuan polisi pamong praja.

Pemberitaan tentang penertiban pedagang kaki lima di media cenderung memojokkan dan menempatkan satpol pp sebagai figur aparat yang keras dan melanggar ham. Bab ini menguraikan tentang gambaran umum pegawai satpol pp kabupaten karanganyar pelaksanaan penelitian meliputi pengujian kualitas data dan analisis data. Makalah pengawasan dan pengendalian satpol pp.

Satuan polisi pamong praja disingkat satpol pp adalah perangkat pemerintah daerah dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan peraturan daerah. Informasi dokumen klik untuk memperluas informasi dokumen. 9 tahun 2003 tentang pembinaan dan penataan pedagang kaki lima pkl yang dilakukan oleh satpol pp dengan adanya pembinaan dan penataan pkl diharapkan akan tercipta ketertiban dan keindahan kota tanpa mengganggu pengguna jalan.

Satpol pp dapat berkedudukan di daerah provinsi dan daerah kota. Peranan satuan polisi pamong praja satpol pp dlm penegakan peraturan daerah di kota medan arwin hasibuan. 9 pasal 148 ayat 2 uu no.