40 Makalah Tentang Penegakan Hukum Update

Makalah penegakan hukum indonesia.

Makalah tentang penegakan hukum. Kesadaran hukum merupakan suatu pandangan yang hidup dalam masyarakat tentang apa hukum itu. Hukum di indonesia merupakan campuran dari sistem hukum hukum eropa hukum agama dan hukum adat. Kebanyakan masyarakat kita akan bicara bahwa hukum di indonesia itu dapat dibeli yang mempunyai jabatan nama dan kekuasaan yang punya uang banyak pasti aman dari gangguan hukum walau aturan negara dilanggar.

Pandangan itu selalu berubah oleh karena itu hukum pun selalu berubah. Contoh kecil dari inkonsistensi penegakan hukum yang terjadi pada saat berkendaraan dijalan raya dikota besar seperti di jakarta yang memberlakukan aturan three in one. Penegakan hukum di indonesia dalam prakteknya masih belum sepenuhnya independen berdiri sendiri atau dengan kata lain masih ditangani oleh pihak lain dalam mengambil keputusan hukum.

Makalah penegakan hukum penegakan hukum. Makalah penegakan hukum yang berkeadilan. Kritik begitu sering dilontarkan berkaitan dengan penegakan hukum di indonesia.

Inkonsistensi penegakan hukum ini secara tidak disadari telah berlangsung dari hari ke hari. Negara indonesia adalah negara hukum yang mempunyai peraturan peraturan hukum yang sifatnya memaksa seluruh masyarakat atau rakyat indonesia. Sebagian besar sistem yang dianut baik perdata maupun pidana berbasis pada hukum eropa kontinental khususnya dari belanda karena aspek sejarah masa lalu indonesia yang merupakan wilayah jajahan dengan sebutan hindia belanda nederlandsch indie.

Setiap norma hukum sudah dengan sendirinya mengandung ketentuan tentang hak hak dan kewajiban kewajiban para subjek hukum dalam lalu lintas hukum. Seperti yang kita ketahui semua negara pasti mempunyai peraturan peraturan dan hukum dan begitu juga dengan negara indonesia. Pandangan itu berkembang dan dipengaruhi oleh berbagai faktor yaitu agama ekonomi politik dan sebagainya.

Makalah penegakan hukum di indonesia bab i. Hukum pidana memainkan peranan penting dalam upaya penegakan hukum lingkungan namun demikian beban yang ditimpakan pada hukum pidana tidak berarti harus melebihi kapasitas yang dimilikinya dan perlu diperhatikan pembatasan pembatasan secara in heren terkandung dalam penerapan hukum pidana tersebut seperti asas legalitas maupun asas kesalahan.