40 Makalah Sumber Sumber Hukum Acara Pidana Terbaru
Sumber sumber hukum acara pidana indonesia uud 1945 dalam pasal 24 ayat 1 kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah mahkamah agung dan lain lain badan kehakiman menurut undang undang dan ayat 2 s usunan dan badan badan kehakiman itu diatur dengan undang undang.
Makalah sumber sumber hukum acara pidana. Di indonesia sendiri kita belum memiliki kitab undang undang hukum pidana nasional sehingga masih diberlakukan kitab undang undang hukum pidana warisan dari pemerintah kolonial hindia belanda. Adapun beberapa sumber dasar hukum acara pidana sebagai berikut. Instrumen hukum menjadi sangat penting dalam penegakkan keadilan di sebuah negara.
Istilah hukum pidana berasal dari bahasa belanda yaitu strafrecht straf berarti pidana dan recht berarti hukum. Sumber hukum pidana dapat dibedakan atas sumber hukum tertulis dan sumber hukum yang tidak tertulis. Adapun kuhp terdiri dari 3 buku yakni sebagai berikut.
Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah mahkamah agung dan lain lain badan kehakiman menurut undang undang. Dery ariswanto 130711100086 hukum bisnis syari. Hir ini mengatur tentang acara di bidang perdata dan bidang pidana.
Sumber sumber hukum pengertian hukum merupakan sebuah aturan yang mengatur norma dan tingkah laku manusia yang bersifat memaksa dan bagi pelanggarnya akan diberi sanksi tujuan hukum adalah untuk menegakkan keadilan menjaga ketertiban dan mencegah terjadinya kekacauan. Di indonesia sendiri belum ada kitab undang undang hukum pidana nasional yang artinya kita masih memberlakukan kitab undang undang hukum pidana warisan belanda. Semoga karya sederhana ini layak untuk dijadikan sumber rujukan dalam mengkaji ilmu hukum khususnya di bidang hukum pidana.
Sumber hukum pidana dapat dibedakan atas sumber hukum tertulis dan sumber hukum yang tidak tertulis. Undang undang dasar 1945 ketentuan uud 1945 yang langsung mengenai hukum acara pidana adalah pasal 24 ayat 1. Dan memberikan kontribusi praktis maupun akademik bagi internal civitas akademik universitas muslim indonesia utamanya bagi fakultas hukum jurusan ilmu hukum dan tak dipungkiri bagi semua golongan.
Di indonesia sendiri kita belum memiliki kitab undang undang hukum pidana nasional sehingga masih diberlakukan kitab undang undang hukum pidana warisan dari pemerintah kolonial hindia belanda. Sesudah proklamasi tanggal 17 agustus 1945 keadaan tersebut dipertahankan dengan pasal ii. Sumber hukum pidana itu ada 2 yakni sumber hukum tertulis dan sumber hukum tidak tertulis.